LAMPUNGVERSE.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menyuarakan keprihatinannya atas lemahnya fungsi pengawasan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung. Menurutnya, hal ini menyebabkan banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara maksimal.
Menurut Deni, saat ini ada banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama di tengah efisiensi anggaran. Namun, minimnya sumber daya dan pengawasan yang kurang optimal di Disnaker menjadi kendala utama.
“Kita justru melihat banyak peluang yang belum dimaksimalkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, dan memang bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” kata Deni, Rabu (13/08).
Politisi Partai Demokrat ini, yang akrab disapa DRB, mengusulkan agar Disnaker berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pengairan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan.
“Fokusnya mencakup kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, penggunaan izin sumur air bersih dan air permukaan, serta pengoperasian alat berat,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang ia terima, ada lebih dari 25 ribu perusahaan di Provinsi Lampung yang berpotensi menambah pendapatan daerah. Ia meyakini, jika seluruh perusahaan tersebut diverifikasi, perizinan dan pajaknya dapat terpantau dengan baik.
“DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi secara ketat,” tambahnya.
Deni berharap kolaborasi ini dapat segera direalisasikan agar pada tahun 2026 mendatang, Lampung tidak lagi kehilangan potensi pendapatan daerah yang besar. “Potensi yang ada di Disnaker ini besar sekali, tapi kalau pengawasan tetap lemah dan sumber daya terbatas, kita akan rugi. Dengan kolaborasi ini, pendapatan daerah bisa meningkat,” pungkasnya.
