LAMPUNGVERSE.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, memberikan apresiasi atas upaya Gubernur Lampung dalam memperjuangkan nasib petani singkong. Hal ini terwujud melalui kehadiran Gubernur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi DPR RI hari ini.
Fatikhatul, yang juga merupakan Anggota Komisi II DPRD Lampung, menegaskan bahwa Fraksi PKB terus mendukung kebijakan penghentian impor tapioka dan penetapan harga singkong yang adil bagi petani lokal.
“Kebijakan ini penting untuk melindungi petani sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Pemerintah harus hadir sepenuhnya untuk mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa perbaikan ekosistem pertanian singkong memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri.
“Dengan kerja sama ini, diharapkan pendapatan petani meningkat, industri berbasis lokal berkembang, dan ketergantungan pada impor tapioka berkurang,” jelasnya.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama tujuh kepala daerah penghasil singkong, menghadiri RDPU dengan Badan Legislasi DPR RI di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Gubernur mengusulkan penerapan Larangan Terbatas (Lartas) atas impor tapioka untuk menjaga harga dan keberlangsungan industri singkong nasional.
Gubernur menjelaskan bahwa Lampung menghasilkan hampir 20 juta ton singkong dari 600 ribu hektare lahan. Namun, data nasional menunjukkan masih adanya impor tapioka dengan alasan defisit.
“Kenapa harus impor tapioka? Defisit 1 juta ton, tapi data lapangan menunjukkan selisih 1,5 hingga 2 juta ton yang tidak tercatat,” paparnya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan Lartas atau mengenakan pajak impor tapioka guna menciptakan persaingan yang adil bagi petani dan industri lokal.
Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyambut positif kehadiran rombongan Lampung.
“Kehadiran Gubernur dan para bupati menunjukkan komitmen kuat Lampung dalam menjadikan singkong sebagai komoditas strategis nasional,” ujarnya.
Fatikhatul menutup dengan harapan agar pemerintah pusat serius merumuskan kebijakan perlindungan petani yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Dukungan terhadap petani singkong adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional. Mari terus berjuang bersama,” tegasnya.
