LAMPUNGVERSE.com – Pengelolaan media sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai stagnan dan tidak mampu memanfaatkan potensi era digital secara optimal.
Menurut Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, yang menyebut akun-akun resmi dinas di lingkungan Pemprov Lampung hanya berfungsi sebagai papan pengumuman elektronik yang kaku, minim data, dan kurang interaktif.
Mahendra menilai, akun induk @pemprovlampung_ serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gagal menciptakan komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Meski mencantumkan layanan call center 24 jam di bio Instagram, konten yang disajikan didominasi oleh repost agenda seremonial Gubernur dan pengumuman rutin.
“Engagement sangat rendah, rata-rata likes di bawah 100 per unggahan, dan kolom komentar nyaris kosong,” ujarnya dilansir lappung, Sabtu (7/02/2026)
Beberapa dinas juga dikritik karena gagap dalam menerjemahkan kinerja ke dalam bahasa visual digital. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (@perindaglampung) yang aktif memposting kegiatan namun luput menyajikan data krusial seperti capaian target ekspor atau dukungan riil bagi UMKM.
Dinas Ketahanan Pangan (@dinas.kptph.lampung) juga dinilai kurang substansial karena hanya menampilkan foto penerimaan penghargaan tanpa menyertakan data stok pangan atau progres penanganan stunting.
Sebagai pembanding, Mahendra meminta Pemprov Lampung mencontoh pola komunikasi Pemprov Jawa Barat (@jabarprovgoid dan @humas_jabar).
Dengan 271 ribu pengikut, akun tersebut dinilai berhasil membangun partisipasi publik melalui data real time program Jabar Juara, fitur polling, dan respons cepat.
“Jabar menjadikan medsos sebagai instrumen transparansi dan legitimasi. Lampung harusnya bisa meniru model ini,” tegasnya.
Mahendra menyarankan agar Pemprov Lampung segera merombak strategi komunikasi dengan berbasis pada kebutuhan warga (citizen centric).
Langkah taktis yang disarankan meliputi pembuatan kalender konten terukur, publikasi infografis pencapaian kinerja bulanan, serta aktivasi fitur Live Q&A untuk menjawab keluhan warga secara langsung.
“Jika tidak segera berbenah, warga tidak akan merasakan kehadiran pemerintah di ruang digital,” pungkasnya.
Dengan transformasi ini, diharapkan media sosial Pemprov Lampung dapat menjadi jembatan emas yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, bukan sekadar pajangan digital. (*)
