LAMPUNGVERSE.com – Relawan Peduli Al-Quds mengkritisi terkait pembentukan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donal Trump beberapa waktu lalu.
Yasir, perwakilan Relawan Peduli Al-Quds menegaskan bahwa perdamaian sejati harus dibangun di atas keadilan, kesetaraan, dan partisipasi langsung rakyat Palestina sebagai pihak utama yang terdampak.
Yasir mempertanyakan kehadiran negara penjajah dalam forum yang mengatasnamakan perdamaian.
“Jika Palestina tidak hadir sebagai subjek utama yang setara, apakah ini benar-benar ruang memperjuangkan hak mereka atau sekadar pengelolaan konflik dari sudut pandang pihak luar?” ujar Yasir, pada Kamis (12/2/2026),
Ia juga menyoroti dinamika politik internasional, termasuk penggunaan hak veto Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kerap menggagalkan resolusi terkait Palestina.
“Negara yang menyuplai senjata dan pendanaan kepada Israel justru punya kuasa veto. Ini menjadi pertanyaan besar bagi independensi BoP,” tegasnya.
Meski mengakui pentingnya diplomasi, Yasir menegaskan bahwa diplomasi tidak boleh menggantikan aksi nyata di lapangan, terutama di tengah krisis kemanusiaan di Gaza.
“Bantuan kemanusiaan bersifat mendesak dan tidak bisa menunggu hasil pertemuan internasional,” katanya.
Selain aspek politik, Yasir juga mengkritik penggunaan anggaran negara untuk bergabung dalam BoP. Ia mencontohkan kondisi Aceh yang masih terdampak bencana dan belum sepenuhnya pulih.
“Di dalam negeri saja masih banyak kebutuhan mendesak, tapi kita mengeluarkan sekitar 1 juta dolar AS hanya untuk bergabung di BoP yang strukturnya belum jelas,” ungkapnya.
Yasir mengingatkan adanya risiko normalisasi konflik jika fokus forum internasional bergeser dari penegakan keadilan menjadi sekadar pengelolaan pascakonflik.
“Perdamaian tidak boleh berarti pembiasaan terhadap ketidakadilan. Konflik tidak boleh dianggap sesuatu yang bisa diterima tanpa keadilan bagi pihak yang terjajah,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat bantuan kemanusiaan langsung, mengkaji secara transparan struktur dan arah BoP, serta mencabut komitmen jika forum tersebut dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.
“Jangan sampai keikutsertaan Indonesia hanya demi kepentingan diplomatik tertentu. Jika itu terjadi, jangan mengatasnamakan Palestina,” tandasnya.
Yasir berharap kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpijak pada amanat konstitusi dan prinsip kemanusiaan, yakni mendukung kemerdekaan Palestina secara nyata, bukan simbolik semata. (*)
