LAMPUNGVERSE.com – DPRD Provinsi Lampung mendesak penutupan segera seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai. Desakan ini muncul setelah tragedi kesehatan massal yang melibatkan ribuan korban keracunan makanan akibat kualitas pangan yang buruk.
Data menunjukkan sebanyak 21.254 orang di seluruh Indonesia mengalami keracunan makanan. Situasi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengawasan terhadap SPPG guna melindungi keselamatan siswa.
Anggota Komisi V DPRD, Deni Ribowo, menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan gizi anak-anak tanpa memandang status sosial. Namun, dia kecewa terhadap kelalaian teknis di lapangan.
“Standar keselamatan gizi anak harus diperhatikan, terutama di Lampung yang menyasar lebih dari satu juta orang,” ujarnya dilansir lampost. Selasa, (20/1/2026).
Meskipun Lampung telah mengaktifkan 712 dari 795 dapur MBG, masalah kualitas bahan baku tetap menjadi isu utama.
Deni menyoroti kasus keracunan di Lampung Utara sebagai contoh nyata kegagalan penerapan petunjuk teknis.
“Program ini bukan sekadar proyek bisnis. Jika berpotensi membahayakan nyawa anak-anak, konsekuensinya harus berat,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya menggunakan bahan pangan lokal untuk menjaga kesegaran dan mengurangi risiko kontaminasi.
Deni meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pengelola SPPG yang lalai. Ia menolak penyelesaian damai jika menyangkut keselamatan siswa.
“Jika terbukti lalai, tutup dan ganti pengelolanya. Ketegasan ini penting untuk memberikan efek jera,” tegasnya.
Pengawasan MBG pada tahun 2026 harus bertransformasi menjadi sistem yang lebih integratif. Deni mengusulkan melibatkan tenaga kesehatan dan pihak sekolah secara aktif.
Menurutnya, menyelamatkan gizi anak-anak adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Pengelola yang abai harus dikeluarkan dari program ini demi keselamatan anak-anak.
