LAMPUNGVERSE.com – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., memimpin Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 pada Senin, 14 April 2025.
Acara tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang secara simbolis menyerahkan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD.
LKPJ ini menjadi tolok ukur akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung selama tahun anggaran 2024.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa laporan tersebut mencerminkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di berbagai sektor strategis.
Capaian Kinerja di Berbagai Sektor
1. Pendidikan: Peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah dan kejuruan, revitalisasi SMK, program smart school, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
2. Kesehatan: Penanggulangan stunting, cakupan imunisasi, dan pelayanan kesehatan rujukan.
3. Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian antarwilayah.
4. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan.
5. Investasi dan UMKM: Penyederhanaan perizinan, pemangkasan birokrasi, promosi investasi, dan pelatihan wirausaha berbasis lokal.
Prioritas Pembangunan 2025
Pemprov Lampung menetapkan tema pembangunan tahun 2025 sebagai “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan Serta Kualitas Pembangunan Manusia”.
Tema ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dengan beberapa prioritas, antara lain:
– Reformasi birokrasi.
– Peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM).
– Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
– Penanggulangan kemiskinan.
– Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
– Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya, dan demokratis.
– Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
Ia juga mengharapkan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif dari DPRD Provinsi Lampung untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan di masa mendatang.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja Pemprov Lampung sekaligus menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk tahun 2025. (Rls)
