LAMPUNGVERSE.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,66 persen (mtm).
Deflasi ini meningkat dibandingkan periode Januari 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,71 persen (mtm).
Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian nasional tercatat deflasi sebesar 0,48 persen (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (yoy)
Dari data tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,04 persen (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat deflasi sebesar 0,09 persen (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan mengatakan, bila dilihat dari sumbernya, deflasi Februari 2025 utamanya disebabkan berlanjutnya penurunan tarif listrik.
Selain itu disertai dengan turunnya harga cabai merah, tomat, bawang merah, dan susu cair kemasan. Andil masing masing sebesar -0,57 persen; -0,12 persen; -0,04 persen; -0,04 persen; dan -0,03 persen (mtm).
Berlanjutnya penurunan tarif listrik terjadi sejalan dengan pemberlakuan kebijakan diskon listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA selama bulan Januari hingga Februari 2025.
“Adapun penurunan harga komoditas aneka holtikultura sejalan dengan masuknya periode panen hortikultura, terutama panen bawang merah di Kabupaten Indramayu yang merupakan pemasok utama bawang merah untuk Provinsi Lampung,” ujar Junanto, Senin (3/3/2025).
Ia menjelaskan, deflasi Februari 2025 tertahan sejumlah komoditas mengalami inflasi. Misalnya, emas perhiasan; bahan bakar rumah tangga; buah salak; dan bensin. Andil masing-masing sebesar 0,05 persen; 0,03 persen; 0,03 persen; dan 0,02 persen (mtm).
Kemudian, peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya tingkat harga emas dunia pada Februari 2025 di tengah ketidakpastian global.
Sedangkan meningkatnya harga bahan bakar rumah tangga seiring kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar rumah tangga subsidi di awal tahun.
Selain itu, naiknya harga buah salak disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kejadian banjir pada bulan Februari 2025.
“Adapun peningkatan harga bensin sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM non-subsidi pada Februari 2025,” jelas Jun, sapaan akrabnya.
Junanto mengungkapkan, KPBI Lampung memprakirakan inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen (yoy) sepanjang 2025.
Namun, terdapat beberapa risiko perlu dimitigasi, antara lain: Inflasi Inti (core inflation). Peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5 persen
Berlanjutnya kenaikan harga emas dunia akibat ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat
Kenaikan permintaan sejalan dengan periode bulan Ramadan dan HBKN IdulFitri.
Kemudian, inflasi makanan yang bergejolak (volatile food)
(I) Peningkatan harga beras pada puncak musim tanam
(II) Risiko gagal panen akibat tingginya intensitas hujan dan kejadian bencana alam banjir pada akhir bulan Februari 2025
(III) Peningkatan permintaan bahan makanan selama periode bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
Adapun Inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) diantaranya:
(I) Kenaikan harga tarif listrik sejalan dengan normalisasi harga setelah berakhirnya periode pemberian potongan harga tarif listrik sebesar 50 persen oleh PLN kepada pelanggan rumah tangga, hingga akhir bulan Februari 2025
(II) Kenaikan harga BBM non subsidi.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, BI dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya
menjaga stabilitas harga melalui strategi
4K.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
1. Keterjangkauan harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada triwulan pertama, diantaranya beras, aneka cabai, telur dan daging ayam ras.
2. Ketersediaan pasokan
a. Perluasan Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK.
b. Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) maupun intra daerah di Provinsi Lampung untuk komoditas defisit dan berisiko defisit.
3. Kelancaran distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume dan rute penerbangan.
b. Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap kabupaten/kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat untuk melakukan kampanye perilaku berbelanja bijak dan mencegah panic buying terutama selama periode bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri.