LAMPUNGVERSE.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan memblokir aplikasi Temu, sebuah platform e-commerce asal China.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa keberadaan aplikasi tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pemblokiran ini adalah karena Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.
“Kepatuhan terhadap regulasi lokal adalah hal yang wajib bagi setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia,” ujar Budi Arie.
“Kami harus memastikan bahwa semua aplikasi yang beroperasi di negara ini mematuhi aturan yang ada untuk melindungi kepentingan nasional,” katanya
Selain masalah kepatuhan regulasi, pemerintah juga mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut terhadap UMKM lokal.
Dengan semakin banyaknya platform e-commerce asing yang masuk ke pasar Indonesia, UMKM menghadapi persaingan yang semakin ketat.
“Kami berkomitmen untuk melindungi dan mendukung pertumbuhan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia,” tambah Budi Arie.
Langkah pemblokiran ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap bahwa dengan adanya regulasi yang ketat, pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan bersaing secara adil di pasar digital.
Sementara itu, Kominfo mengimbau kepada semua platform digital asing yang ingin beroperasi di Indonesia untuk segera mendaftarkan diri sebagai PSE dan mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
“Kami terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang ingin berkontribusi positif terhadap ekonomi digital Indonesia, asalkan mereka mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Budi Arie.
Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM dan pelaku industri lokal, yang melihat langkah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri.
Namun, beberapa pihak juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lokal dan keterbukaan terhadap inovasi global.
Dengan pemblokiran ini, pemerintah berharap dapat memberikan sinyal kuat kepada platform digital lainnya tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
