LAMPUNGVERSE.com – Komisi V Dewan Perwakilan Lampung (DPRD) provinsi Lampung akan memanggil pihak Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) terkait dugaan korupsi. Pemanggilan tesebut berdasarkan respon DPRD atas aksi demo ratusan Office Boy (OB) di RSUDAM.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar mengatakan, pihaknya telah mengagendakan pemanggilan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap OPD mitra kerja Komisi V termasuk RSUDAM.
Menurutnya, agenda RDP itu berkaitan dengan adanya Efisiensi anggaran terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto Republik Indonesia (RI) di setiap Provinsi.
Yanuar mengungkapkan, laporan yang mereka terima terkait kegaduhan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) tersebut akan dibahas melalui RDP yang telah dianggendakan.
“Nanti kita bahas di RDP, yang akan digelar Rabu dan Kamis ini. Semua OPD kita jadwalkan untuk Hearing, karena saat ini OPD kan terkena Efesiensi anggaran,” ujarnya, Selasa (04/03/2025).
Ia akan meminta penjelasan terhadap RSUDAM atas laporan dari ratusan Office Boy (OB) yang menggelar aksi protes di RSDUAM.
“Saat Hearing nant kita bisa menemui titik terang soal kegaduhan di RSUDAM itu, soal adanya pemotongan yang dialami OB yang dilakukan oleh pihak ketiga nanti kita lihat bagaimana aturan nya,” imbuhnya
Yanuar mengungkapkan, apabila pada RDP ada temuan atau kejanggalan, maka ada rekomendasi agar pihak ketiga yang mengganti menyediakan jasa OB tersebut.
“Kalau memang harus dilakukan evaluasi nanti kemungkinan akan di evaluasi pihak ketiga, kita lihat penjelasannya seperti apa nanti, karena kami sudah mendengar juga adanya pemotongan itu,” tandasnya
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung melaporkan dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek terkait. dugaan korupsi yersebut mengacu pada pengadaan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan tersebut menyusul kegaduhan yang sempat terjadi di antara pegawai RSUDAM terkait sistem tersebut. (Red)