LAMPUNGVERSE.com – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengungkapkan bahwa rapat paripurna yang digelar pada Rabu (25/2/2026) membahas sejumlah agenda penting.
Di antaranya adalah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Giri menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ihwal kinerja Pemerintah Provinsi Lampung selama periode tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025.
Pembahasan mencakup berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan aspek lain terkait kinerja pemerintah daerah.
“Selain itu, juga dibahas laporan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK,” ujar Giri usai rapat Paripurna.
Salah satu fokus utama DPRD Lampung adalah hasil pemeriksaan terhadap BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) beserta anak perusahaannya.
Giri menegaskan bahwa Pansus akan mendalami hasil audit tersebut untuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan.
Ia berharap LJU, yang bergerak di bidang konstruksi dan memiliki beberapa anak perusahaan di sektor transportasi penyeberangan serta energi, dapat dikelola secara transparan.
Giri berharap, tata kelola LJU dan anak perusahaannya bisa lebih transparan, serta mampu meningkatkan kontribusi BUMD tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.
“Yang terpenting, LJU sebagai BUMD dapat menjadi penopang utama pendapatan asli daerah,” tambah Giri.
DPRD Lampung melalui Pansus akan terus memantau dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK guna memastikan kinerja perusahaan daerah tersebut dapat lebih optimal ke depannya. (Rls)
