LAMPUNGVERSE.com – Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menjaga inflasi tetap rendah melalui strategi pengendalian pasokan dan distribusi bahan pokok.
Pada Februari 2026, inflasi tahunan Lampung tercatat sebesar 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Sumatera.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Selasa, 3 Maret 2026, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam rapat tersebut, Tomsi menekankan pentingnya menjaga kecukupan pasokan bahan pokok sebagai kunci stabilitas harga.
“Baik menjelang hari raya maupun di luar periode tersebut, harga seharusnya tetap stabil jika stok mencukupi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi bulanan Lampung pada Februari 2026 sebesar 0,36 persen, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 0,68 persen.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung juga tercatat lebih rendah, yakni 110,11, dibandingkan IHK nasional yang mencapai 110,50. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.
Keberhasilan Lampung dalam mengendalikan inflasi tidak lepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pokok.
Selain itu, sinergi lintas sektor juga diperkuat untuk menjaga pasokan selama Ramadan 1447 Hijriah.
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Pusat, menjelaskan bahwa inflasi nasional pada Februari 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Namun, di Lampung, tekanan inflasi ini berhasil diredam melalui kebijakan yang efektif.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memantau dinamika harga, memperkuat operasi pasar, dan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan inflasi yang terkendali dan IHK yang stabil, Lampung optimistis dapat menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
