LAMPUNGVERSE.com – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Wakil Gubernur Lampung nomor urut dua Rahmat Mirzani Djausal – dr. Jihan Nurlela yakin dapat mengentaskan masalah untuk majukan Provinsi Lampung karena punya bekingan orang pusat.
Hal ini disampaikan Calon Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada pertemuan dengan pemimpin media di Restoran Golden Dragon, Senin (28/10/2024).
“Ada bahasa slang anak jaman sekarang, istilahnya Iyay itu bekingannya orang pusat,” ujar Jihan.
Jihan mengaku awalnya menolak diajak maju pada Pilgub Lampung 2024 dengan Mirza, karena menurutnya dirinya belum pantas untuk disandingkan menjadi wakil Gubernur Lampung.
“Sebenarnya awalnya saya gak mau.
Pertama, mengukur diri bagaimana Lampung bukan tempat untuk coba-coba, tempat main-main, pemimpin tidak boleh main-main,”
Namun akhirnya Jihan mengaku siap mendampingi Mirza di pilgub 2024 karena percaya dengan kemampuan Mirza yang dipercaya mampu memajukan Lampung menuju Indonesia emas 2045
Jihan menilai Mirza sebagai kandidat visioner yang mampu merangkul semua kalangan.
“Ia rendah hati dan mau mendengarkan masukan dari siapapun,” ujarnya.
Sementara itu, Mirza yang dikenal sebagai Gubernur Pilihan Prabowo menjelaskan bahwa kedekatannya dengan pemerintah pusat akan memudahkan akses dana untuk pembangunan Lampung.
“Jika pemimpinnya punya kemampuan, dana dari kementerian bisa dibawa ke Lampung,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini banyak kehilangan manfaat ekonomi dari komoditi yang ada di daerah.
Ia memberikan contoh sebuah perusahaan di Lampung yang mampu memproduksi 900 ton gabah per tahun, namun hasil penggilingan gabah tersebut justru dikirim ke Pulau Jawa.
“Padahal, ada nilai ekonomi sekitar Rp3.000 per kilogram dari proses penggilingan gabah menjadi beras,” jelas Mirza.
Mirza menekankan pentingnya memaksimalkan nilai manfaat dari komoditi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Walaupun APBD kita kecil, jika nilai manfaat dari komoditi ini bisa dioptimalkan, rakyat akan sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya regulasi dalam tata kelola niaga untuk komoditi lain seperti kopi dan jagung, agar nilai ekonominya tidak mengalir keluar dari Lampung.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka peluang usaha. Ini seharusnya dinikmati oleh masyarakat,” tambahnya.
Mengenai anggaran, Mirza mencatat bahwa APBD Provinsi Lampung yang hanya sekitar Rp8,4 triliun tidak cukup untuk mendukung pembangunan secara maksimal, terutama dalam infrastruktur.
“Anggaran yang fleksibel dari kepala daerah hanya sekitar Rp1 triliun. Mengandalkan APBD saja untuk membangun Lampung cukup sulit,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Mirza menekankan pentingnya kerjasama dengan pihak swasta dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun Lampung.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD Lampung,” tutupnya. (Anto)
