LAMPUNGVERSE.com – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor BPK RI Lampung pada Selasa (10/2/2026).
Dalam sambutannya, Giri Akbar menekankan bahwa LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alarm integritas dan panduan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Di hadapan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Sekda Marindo Kurniawan, dan pejabat lainnya, Giri menyatakan LHP merupakan instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“DPRD memandang setiap rekomendasi BPK sebagai pijakan penting untuk memperbaiki sistem, bukan hanya memenuhi kewajiban formal,” ujar Giri, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut atas temuan pemeriksaan harus berdampak nyata pada peningkatan kinerja dan pencegahan kesalahan berulang.
Dalam forum tersebut, Giri juga menyoroti isu ketahanan pangan sebagai sektor fundamental yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan pengendalian inflasi daerah.
Ia mendorong pelaksanaan program ketahanan pangan secara terukur dan konsisten, dengan dukungan nyata kepada petani.
“Dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, dan jaminan keberlanjutan usaha tani harus menjadi prioritas. Ketahanan pangan bukan sekadar program, tetapi fondasi kesejahteraan,” ujarnya.
Giri juga mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dibiayai keuangan publik, BUMD harus dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terakhir, Giri menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dan dedikasinya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
Ia berharap LHP yang diserahkan menjadi landasan kuat untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat tata kelola, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan.
