LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama menciptakan daerah yang nyaman sekaligus …
Lampung Selatan
Resmikan Cik Tien Oleh-oleh Lampung, Bupati Egi Targetkan Lamsel Jadi Destinasi Singgah UMKM
LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM. Salah satu langkah nyatanya ditandai dengan peresmian Cik Tien Oleh-oleh Lampung …
Pimpin Korve di Dermaga Bom Kalianda, Bupati Egi Tekankan Komitmen Zero Waste
LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memimpin langsung kegiatan korve atau karya bakti pembersihan lingkungan di kawasan Dermaga Bom Kalianda, Rabu (11/2). …
Musrenbang RKPD 2027 Way Panji Hadirkan Layanan Publik Terpadu, Warga Antusias Manfaatkan Pelayanan
LAMSEL, Way Panji – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menghadirkan layanan publik terpadu bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Way Panji.
Inovasi tersebut menjadikan Musrenbang tidak hanya sebagai forum penyusunan perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai ruang pelayanan langsung bagi masyarakat.
Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di Gedung Olahraga Desa Sidereno, Jumat (6/2/2026), dipadati warga yang antusias memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan. Sejak pagi hingga kegiatan berakhir, masyarakat terlihat silih berganti mengurus keperluan administrasi hingga layanan kesehatan.
Hadirnya layanan publik terpadu ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mendekatkan akses layanan dasar kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Selain menyerap aspirasi pembangunan, pemerintah daerah juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari setiap agenda Musrenbang.
Beragam layanan disediakan dalam kegiatan tersebut, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pajak daerah dari UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, serta Samsat Keliling.
Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan dari UPTD Puskesmas Way Panji, vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan oleh Puskeswan, perpustakaan keliling dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta bazar produk UMKM lokal.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turut meninjau langsung sejumlah stan pelayanan dan berdialog dengan warga yang sedang mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan KTP elektronik kepada warga yang telah selesai melakukan perekaman data.
“Bagaimana pelayanannya di sini? Mudah dan cepat, kan?” ujar Bupati Egi saat berbincang dengan salah satu warga penerima KTP elektronik.
Salah seorang warga Way Panji, Harno, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan terpadu di lokasi Musrenbang. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang jauh ke pusat pemerintahan.
“Pelayanan ini sangat membantu sekali. Kami tidak perlu jauh-jauh ke kantor. Apalagi gratis, jadi kami sangat antusias dengan adanya pelayanan seperti ini,” ujarnya.
Melalui integrasi antara forum perencanaan pembangunan dan pelayanan publik dalam satu kegiatan, Pemkab Lampung Selatan berharap aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terlayani dengan baik dan merata.
Enam Perangkat Daerah Mulai Berproses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Segera Cair
LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap dan tidak mengalami kendala keuangan.
Keterlambatan pembayaran gaji yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut disebabkan oleh proses administrasi di masing-masing perangkat daerah yang belum sepenuhnya rampung.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, mengatakan pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal Februari 2026. Namun, realisasi pembayaran bergantung pada kelengkapan dan kecepatan pengajuan berkas dari perangkat daerah.
“Dari sisi keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia, tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang mencantumkan nominal gaji sebagai dasar pembayaran. Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu—terutama tenaga pendidik—yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Meski demikian, Rini menegaskan hal tersebut tidak seharusnya menghambat pencairan gaji karena sistem pembayaran dilakukan secara LS (Langsung), sehingga pengajuan dapat dilakukan secara bertahap.
“Misalnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Jika PK 100 orang sudah selesai, bisa langsung diajukan dulu tanpa harus menunggu semuanya rampung,” jelasnya.
Hingga kini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Enam perangkat daerah tersebut yakni Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.
Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD masih berada pada tahap verifikasi kelengkapan dokumen sebelum penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).
“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya telah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.
Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan dilakukan melalui bank tersebut.
“Masih banyak yang belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran berjalan lancar,” tambahnya.
Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan kelengkapan dokumen pegawai. Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap serta koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025.
Dilantik di Tengah Pasar, Bupati Egi Ingatkan Pejabat tentang Realitas Pengabdian
LAMSEL, Kalianda – Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung dengan suasana yang berbeda dari biasanya.
Jika umumnya prosesi pelantikan digelar di aula pemerintahan atau ruang rapat resmi, kali ini kegiatan tersebut justru dilaksanakan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, sebuah ruang publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan aktivitas pasar, sebanyak 22 pejabat administrator serta 7 pejabat pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026).
Suasana pasar yang biasanya dipenuhi transaksi jual beli, pagi itu tampak berbeda dengan hadirnya puluhan pejabat struktural Pemkab Lampung Selatan.
Selain pelantikan, terdapat pula 7 pejabat yang menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), terdiri dari 4 orang kepala dinas, 2 orang kepala bidang, dan 1 orang kepala sub bidang pada sejumlah perangkat daerah.
Bupati Egi menegaskan, pemilihan lokasi pelantikan di tengah pasar bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, hal itu menjadi simbol bahwa pengabdian sebagai aparatur pemerintah tidak selalu berada dalam situasi nyaman.
“Saya lantik bapak ibu semua di tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.
Ia menambahkan, integritas seorang aparatur tidak diukur dari pencitraan atau tampilan semata, tetapi dari kerja nyata, kejujuran, serta keberpihakan kepada masyarakat.
Dengan pelantikan di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan warga dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
Bupati Egi juga mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik tidak terlena dengan jabatan.
“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati dan melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penempatan pejabat telah melalui proses seleksi dan pertimbangan panjang. Seluruh pejabat diminta menjunjung semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.
“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah ingatkan dari sekarang,” tegasnya.
Menurut Bupati Egi, integritas, kebersihan, dan kejujuran dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya rakyat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi pengingat bahwa jabatan selalu hadir di tengah masyarakat, bersama suara, tuntutan, serta konsekuensi pelayanan publik.
Pemkab Lampung Selatan Siap Luncurkan Tiga Inovasi Strategis: Hallo Lamsel, L-Betik, dan Desa HELAU
Lampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tengah bersiap meluncurkan tiga program inovasi strategis, yakni Hallo Lamsel, L-Betik, dan Desa HELAU, sebagai langkah transformasi layanan publik …
Bupati Egi Pelajari Sistem Pengelolaan Sampah Jepang, Siapkan Transformasi Lingkungan di Lampung Selatan
LAMPUNG SELATAN – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengikuti workshop internasional tentang pengelolaan sampah dan lingkungan yang diselenggarakan Pemerintah Jepang di Tokyo pada 25–31 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan sekaligus mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah daerah berbasis teknologi modern dan ekonomi sirkular.
Workshop yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang itu mempertemukan para pejabat dari berbagai negara untuk mempelajari secara langsung sistem pengelolaan limbah nasional Jepang. Negara tersebut dikenal memiliki sistem daur ulang terpadu, tata kelola lingkungan berbasis kebijakan publik, serta pemanfaatan limbah sebagai sumber daya bernilai ekonomi.
Dalam forum tersebut, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, melainkan sebagai material yang dapat diolah kembali secara efisien dan berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai relevan untuk diterapkan di daerah yang tengah menghadapi tantangan peningkatan volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
Bupati Egi menjadi salah satu dari enam kepala daerah asal Indonesia yang mendapat undangan resmi dalam program tersebut. Delegasi Indonesia lainnya terdiri dari Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Bogor, Wali Kota Mojokerto, serta Bupati Toba. Seluruh peserta mengikuti rangkaian agenda strategis, mulai dari diskusi kebijakan, pemaparan sistem pengelolaan sampah Jepang, hingga kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan limbah dan pusat daur ulang berteknologi tinggi.
Dalam keterangannya, Bupati Egi menyebut kunjungan kerja ini sebagai kesempatan penting untuk menyerap praktik terbaik pengelolaan lingkungan yang telah terbukti berhasil di Jepang.
“Hari ini saya berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan kerja untuk mempelajari langsung kondisi terkini pengelolaan dan daur ulang sampah di Jepang,” ujarnya.
Ia menilai, pengalaman tersebut akan menjadi bekal berharga bagi Lampung Selatan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan.
“Ini hari pertama saya mengikuti workshop terkait pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kita belajar banyak di Jepang, ternyata luar biasa. Jadi kalau Jepang saja bisa, Bismillah Indonesia juga bisa,” tambahnya.
Seluruh rangkaian kegiatan workshop difasilitasi oleh Pemerintah Jepang, termasuk akomodasi, materi pembelajaran, serta agenda kunjungan teknis. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan layanan perkotaan.
Keikutsertaan Bupati Lampung Selatan dalam forum internasional ini sekaligus menegaskan komitmen daerah untuk aktif membangun kolaborasi global di bidang lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan pembelajaran dari Jepang dapat diimplementasikan secara bertahap guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Prestasi Nasional: Lampung Selatan Raih Predikat “The Exciter” di I-SIM 2025
LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS –– Kabupaten Lampung Selatan meraih penghargaan nasional I-SIM 2025 dan masuk 12 besar nasional SDGs dengan skor 41,80 berpredikat “The Exciter”. Capaian …
Di Bawah Kepemimpinan Egi–Syaiful, Lampung Selatan Tembus 12 Besar Nasional SDGs Lewat I-SIM 2025
KALIANDA – Kabupaten Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025 dan menembus peringkat 12 besar nasional dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam ajang tersebut, Lampung Selatan memperoleh skor 41,80 dan masuk kategori “The Exciter”, predikat yang diberikan kepada daerah dengan kinerja progresif dan akseleratif dalam memenuhi indikator SDGs di tingkat kabupaten se-Indonesia.
Program I-SIM 2025 diikuti oleh 105 kabupaten dari total 415 kabupaten di seluruh Indonesia. Lampung Selatan mencatatkan tingkat pengisian data indikator SDGs sebesar 100 persen, dengan mengusung program unggulan “Tangguh Bersama Menuju Sejahtera” sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksanaan SDGs Indonesia, bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia melalui program I-SIM for Cities. Tahun ini, program tersebut mengangkat tema “Inovasi Pangan dan Gizi: Peningkatan Kualitas SDM, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, dan Penurunan Kemiskinan.”
Capaian ini menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan mengingat keikutsertaan dalam ajang SDGs Action Awards merupakan yang pertama kalinya. Meski demikian, Lampung Selatan mampu langsung menembus jajaran peringkat atas nasional dan meraih kategori “The Exciter”.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif. Kami mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dengan prinsip no one left behind,” ujar Bupati Egi, Minggu (25/1/2026).
Ia menegaskan bahwa pencapaian SDGs tidak semata-mata diukur dari peringkat dan angka statistik, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan berkelanjutan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan sekadar capaian administratif, melainkan hadir melalui program nyata yang meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Penghargaan I-SIM 2025 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor di Kabupaten Lampung Selatan sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.