LAMPUNGVERSE.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan dan penataan kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2022.
Bupati Lampung Timur, M Dawam Rahardjo (MDR), telah diperiksa sebagai saksi kunci dalam kasus ini, pada Senin, 20 Januari 2025.
Selama pemeriksaan, Bupati MDR mendapat sekitar 40 pertanyaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah serta keterlibatannya dalam proyek tersebut.
Pemeriksaan Saksi-saksi Terkait
Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, mengatakan, hingga saat ini Kejati Lampung telah memanggil dan memeriksa 30 saksi yang dianggap relevan dengan penyelidikan.
Saksi-saksi ini berasal dari berbagai kalangan, termasuk pejabat di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan pihak-pihak lain yang terkait.
“Kami fokus mengumpulkan bukti, baik dari keterangan saksi maupun dokumen yang relevan, untuk memperkuat penyidikan. Proses audit kerugian negara masih berlangsung oleh auditor yang berwenang,” jelasnya, Selasa, (21/01/2025).
Fokus pada Kerugian Negara
Salah satu aspek penting dalam penyidikan ini adalah menghitung kerugian negara yang mungkin timbul akibat dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Penyidik juga sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain yang dapat bertanggung jawab dalam kasus ini.
“Kami berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Informasi mengenai perkembangan kasus akan disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Ricky.
Sorotan Publik
Proyek penataan kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai dugaan penyimpangan.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh anggaran tahun 2022.
Kejati Lampung kini sedang mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini. Selain menunggu hasil audit, penyidik juga memprioritaskan pengumpulan bukti tambahan untuk memperkuat proses hukum.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan penggunaan dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Lampung Timur.
Kejati Lampung berkomitmen untuk memastikan keadilan dan menegakkan hukum bagi siapa pun yang terbukti bersalah.
